Abstract
Inkonsistensi mendasar penerapan asas ne bis in idem antara peraturan tertulis dan praktik yudisial, baik pada sengketa litigasi maupun non-litigasi, berisiko menimbulkan penuntutan berulang yang mencederai jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis perluasan asas tersebut dalam kerangka keadilan restoratif pada KUHAP Baru serta dinamika historisnya dari KUHP Kolonial ke KUHP Nasional. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan teknik analisis bahan hukum secara deduktif. Temuan menunjukkan adanya pergeseran terminologis dari "perbuatan" ke "perkara yang sama" dalam KUHP Nasional yang mengorientasikan tolok ukur pada kesatuan identitas hukum berbasis strafrechtevjke betekenis, serta integrasi asas una via guna mencegah cumulation of sanctions. Lebih lanjut, KUHAP Baru memperluas cakupan asas ini dengan mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif melalui model victim-offender mediation, sehingga memperoleh penetapan resmi pengadilan sebagai status closes the case yang final berdasarkan prinsip lex superior derogat legi inferiori. Kesimpulannya, rekonseptualisasi asas ne bis in idem kini mentransformasikan fungsi tradisionalnya menjadi landasan normatif progresif yang menjamin keadilan substantif serta finalitas perkara secara definitif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tentang Keadilan Restoratif yang mempertegas klausul ne bis in idem untuk perkara yang telah diselesaikan dalam tahap keadilan restoratif.