Abstract
Artikel ini mengkaji bagaimana disharmoni normatif antara Pasal 9 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melahirkan ketidakpastian hukum yangsistemik bagi para pelaku usaha industri musik komersial di Indonesia khususnya promotor konser, penyelenggara acara, dan pelaku pertunjukan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-ndangan, konseptual, kasus, dan filosofis, penelitian ini menganalisis kasus utama Ari Bias v. Agnes Mo (Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 dan Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) serta Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025, di samping kasus kelembagaan kegagalandistribusi royalti dalam praktik LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Teori hukum kodrat Aquinas, Grotius, Hutcheson, Hume, Locke, dan Pufendorf digunakan sebagai kerangka evaluatif. Artikel ini menemukan bahwa koeksistensi direct licensing dan blanket licensing tanpa hierarki normatif yang jelas menciptakan risiko hukum yang belum terselesaikan bagi pelaku usaha dan melanggar prinsip suum cuique tribuere.Kontribusi artikel ini adalah analisis normatif berbasis perspektif hukum hak cipta yang menunjukkan bahwa disharmoni norma hak cipta bukan semata persoalan filosofis, melainkan hambatan nyata bagi kepastian berusaha di industri musik komersial, sekaligus menawarkan arah reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.