If your browser cannot display the PDF here, use “Open PDF in a new tab”.
Abstract
Makalah ini menganalisis gerakan politik Islam yang digagas dan diperjuangkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dalam Pilpres 2019. Temuan penelitian menunjukkan gerakan politik Islam GNPF-Ulama dalam Pilpres 2019 mempunyai keterkaitan dengan gerakan Politik Islam dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana GNPF-MUI menjalankan aksinya dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). GNPF-MUI mengubah nama menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Latar gerakan politik GNPF-Ulama berkaitan dengan peristiwa ketidakadilan dalam hukum, yang mendasari kekecewaan terhadap pemerintah. Dalam menyikapi Pilpres, GNPF-Ulama menggelar Ijtima Ulama, menggagas Koalisi Keumatan dan mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden didampingi dua nama Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad Batubara sebagai wakil presiden. Namun, Prabowo Subianto memilih Sandiaga Salahuddin Uno, sehingga gerakan politik GNPF-Ulama tidak dapat direalisasikan. GNPF-Ulama menggelar Ijtima Ulama kedua, mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Pakta Integritas. Pasca pilpres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dinyatakan kalah, GNPF-Ulama merespon dengan menggelar Ijtima Ulama ketiga dan keempat, dengan tujuan memberi saran, menyikapi hasil pilpres yang dianggap penuh kecurangan. Kesimpulan, secara empiris gerakan politik Islam GNPF-Ulama mengalami kegagalan karena kurang matangnya komunikasi dengan umat Islam dan kurang kuatnya basis massa Islam yang mendukung gagasan dan perjuangan politik GNPF-Ulama.