Abstract
Dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin intensif pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui advokasi diplomatik, bantuan kemanusiaan, rencana evakuasi medis, komitmen penjaga perdamaian, dan keterlibatan dalam agenda rekonstruksi Gaza. Namun, representasi perempuan Palestina dalam komunikasi resmi diplomasi Indonesia belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan Palestina dalam komunikasi resmi kepresidenan serta menilai kesesuaiannya dengan empat pilar agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security [WPS]), yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan. Penelitian studi kasus kualitatif ini menggunakan analisis wacana kritis feminis terhadap 14 komunikasi publik resmi Kementerian Sekretariat Negara yang diterbitkan sejak 20 Oktober 2024 hingga 31 Agustus 2026. Data dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan pilar WPS dan pengodean induktif terhadap posisi subjek perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia mencerminkan pencegahan konflik, perlindungan kemanusiaan, dan pemulihan pascakonflik secara kuat. Namun, perempuan hanya disebut secara eksplisit dalam tiga dokumen dan selalu direpresentasikan sebagai korban tidak berdosa, ibu, atau warga sipil yang harus diselamatkan. Tidak ditemukan representasi perempuan sebagai perunding, pemimpin komunitas, penyedia bantuan, pemegang hak politik, atau pengambil keputusan. Temuan ini menunjukkan keselarasan WPS yang selektif: kuat dalam kepedulian kemanusiaan, tetapi lemah dalam pengakuan terhadap agensi dan partisipasi politik perempuan. Penelitian menyimpulkan bahwa diplomasi Indonesia perlu mengintegrasikan data terpilah gender, konsultasi dengan organisasi perempuan Palestina, keterwakilan bermakna, dan indikator responsif gender.