Abstract
Pada penyelenggaraan haji 2026, sebanyak 170.700 dari 219.221 jemaah haji reguler dan khusus atau 77,9 persen tergolong berisiko tinggi. Kebijakan istitaah kesehatan yang berlaku berfungsi sebagai instrumen penapisan sebelum keberangkatan dan belum menjangkau pemantauan kondisi jemaah secara berkelanjutan selama operasional haji. Penelitian ini bertujuan merumuskan gagasan Smart Hajj Healthcare Ecosystem, yaitu integrasi alat bantu kesehatan yang dikenakan pada tubuh, pemantauan digital, dan protokol respons cepat, sebagai kerangka perlindungan jemaah haji risiko tinggi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terindeks dan dokumen resmi lembaga negara terbitan 2016–2026. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi dokumen dengan interpretasi tekstual dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, status risiko tinggi berkaitan dengan perbedaan angka kematian yang mencolok, yaitu 417 per 100.000 pada kelompok risiko tinggi dibandingkan 101 per 100.000 pada kelompok bukan risiko tinggi pada penyelenggaraan haji 2023, meskipun data observasional tersebut belum memadai untuk menyimpulkan hubungan kausal. Kedua, perangkat yang dikenakan pada tubuh mampu mengukur parameter fisiologis yang berkaitan dengan kelelahan dan kegawatan sehingga berpotensi menjadi basis peringatan dini, dengan catatan bukti pada konteks haji masih terbatas pada sampel kecil. Ketiga, terdapat lima kekosongan pengaturan, yaitu fase operasional, status hukum perangkat, tata kelola data, regulasi daerah, dan peralihan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan menteri yang mengatur pemanfaatan perangkat tersebut sebagai wujud penjagaan jiwa dalam penyelenggaraan haji.